Medan – Newsline.ID – Seorang akademisi yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia, Resianta Bangun, menyoroti penerapan 14 indikator kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos).
Dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Minggu (12/4/2026), ia menilai indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami masyarakat di lapangan.
Menurutnya, terdapat perbedaan cukup signifikan antara data statistik dengan realita, terutama dalam penetapan kategori masyarakat miskin pada kelompok desil 1 hingga 4 yang dianggap layak menerima bantuan.
Resianta menjelaskan, batasan penghasilan yang dijadikan acuan sering kali tidak relevan. Ia menilai, ketika pendapatan seseorang melewati angka tertentu, mereka langsung dianggap mampu, padahal kenyataannya masih banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyinggung soal standar tempat tinggal yang dijadikan indikator. Menurutnya, masyarakat yang masih tinggal di rumah kontrakan dengan biaya relatif terjangkau pun kerap tidak lagi masuk kategori miskin, sehingga terlewat dari daftar penerima bantuan.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai seolah-olah jumlah masyarakat miskin terlihat lebih sedikit dari yang sebenarnya.
Karena itu, Resianta mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap indikator kemiskinan yang digunakan BPS agar lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data serta metode penghitungan, sehingga program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, ia juga berharap aspirasi terkait perbaikan standar kemiskinan dapat diperjuangkan di tingkat pusat, termasuk melalui peran anggota legislatif dalam pembahasan bersama kementerian terkait.
Harapannya, ke depan kebijakan yang diambil dapat lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat Indonesia.
Penulis : GuL
